Berita

Satpol PP Bantul simpan 90 pucuk senjata api

Jumat Wage, 30 Juli 2010 08:27 WIB 655

Ketika daerah lain sedang meributkan perlu dan tidaknya Satpol Pp dilengkapi dengan senjata api, Satpol PP Bantul justru mengaku sudah memiliki sekitar 90 pucuk senjata api. Komandan Satpol PP Bantul Drs Kandiawan, NA.MM membenarkan kepemilikan 90 senjata api itu. Menurut Drs Kandiawan, NA.MM 90 pucuk senjata pi tersebut merupakan senjata yang dulu dipegang oleh Bupati, para Camat dan anggota Satpol PP. “Kami sudah memiliki senjata api dan sampai sekarang masih kami simpan dengan baik. Senjata itu kami simpan dengan baik didalam brankas dan kami anggap sebagai peninggalan sejarah. kami tidak pernah menggunakannya,”kata Kandiawan. Kandiawan juga menunjukkan dan membukakkan brankas yang digunakan untuk menyimpan 90 senjta api berikut amunisinya. Senjata yang disimpan Satpol PP ini terdiri dari jenis senjata genggam maupun senjata laras panjang. namun sekali lagi dia menegaskan bahwa dia dan jajarannya tidak pernah “menyentuh” apalagi menggunakan senjata tersebut. “Jangankan kok senjata api, pentungan dari rotan saja tidak pernah kami gunakan kok,” tandasnya. Menurut Kandiawan, wacana melengkapi Satpol PP dengan senjata api tersebut tidak relevan untuk diterapkan di Bantul. Pasalnya masyarakat Bantul sejauh ini memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemkab. Apabila terjadi pro kontra terhadap sebuah kebijakan , pihaknya sebagai pengaman Perda cukup menggunakan langkah langkah persuasive. “Masyarakat Bantul itu asalkan diajak dialog, mereka sudah bisa memahami. Masyarakat juga yakin bahwa kebijakan Pemerintah adalah untuk kesejahteraan masyarakat secara umum,”imbuhnya. Menyikapi Permendagri No 26/2010 tentang penggunaan Senjata api bagi Satpol PP, Kandiawan juga berpendapat bahwa senjata api yang diberikan kepada Satpol PP tidak untuk ditembakkan. Senjata api yang diberikan Satpol PP hanya untuk memberikan nilai tawar bagi petugas Satpol PP ketika harus berhadapan dengan masyarakat yang menolak sebuah kebijakan. (Disalin dari Radar jogja 14 Juli 2010)