Berita

KIOS DISINYALIR BERALIH FUNGSI "PKL PARANGTRITIS MINTA PERPANJANGAN WAKTU

Selasa Wage, 11 Desember 2012 08:31 WIB 783

PARANGTRITIS( BANTUL); Pedagang Kaki Lima (PKL) yang terancam ditertibkan akibat penataan pantai parangtritis meminta perpanjangan waktu pembongkaran sampai usai libur tahun baru sekitar awal januari 2013. Kasat Pol PP Kabupaten Bantul Bapak Drs. Kandiawan, MM menegaskan pembongkaran lapak harus dilakukan atas dasar pemitraan dan kesepakatan. Ia juga menyayangkan kios pemberian Pemerintah Daerah untuk warga disinyalir beralih fungsi (disewakan). Pemantauan di Parangtritis, Jumat (7/12), hingga batas waktu yang ditentukan, belum satu pun lapak yang dibongkar warga, sementara, kios yang disediakan Pemkab bangunannya masih relatif baik, dan sudah dihuni. Salah satu warga yang terancam digusur, kamilah menuturkan, pihaknya meminta perpanjangan waktu dari Pemkab minimal hingga libur Tahun Baru untuk dapat berpindah di tempat yang baru.ia kemudian mengeluhkan, di kios nya yang sudah dibangun tidak dapat dipakai berjualan. Hal ini lantaran posisi yang kurang setrategis serta tidak ada akses jalan bagi pengunjung ketempat tersebut.” Bangunan kami tidak permanen, kami tidak kamar kamar permanen. Sepertinya ada yang bilang gitu sama atasa di Pemkab karena ada yang iri kepada kami”Ujar Kamilah. Drs. Kandiawan, MM “mengakui PKL yang terancam digusur tersebut telah memberikan surat meminta penangguhan kepadanya. Saya sudah melaporkan terkait dengan penangguhan kepada Ibu Bupati Bantul dan beliau menyerahkan kepada saya untuk merembuk dengan mereka. Meski begitu peroses hukum tetap kami teruskan. Selanjutnya kita beri surat perintah pengosongan bangunan dengan deatline 16 Desember mendatang, Lanjut Drs. Kandiawan, MM. Ditergaskan oleh Drs. Kandiawan, MM. jika PKL mampu mengoptimalkan apa yang di berikan oleh pemerintah maka sebagai konsekuensinya Pemerintah akan membantu kebutuhan PKL tersebut. Kaitannya dengan penataan PKL pihaknya menyayangkan terjadi alih fingsi kios menjadi hunian, bahkan terindikasi hunian tersebut justru disewakan. Padahal kios ini diberikan gratis kepada PKL, untuk dimanfaatkan sebaik baiknya.jangan sampai mengalih fungsikan apa yang Pemerintah berikan dan membuka lahan usaha baru di tempat yang dilarang. Ini bukan masalah waktu namun kesadaran” terang Drs. Kandiawan, MM. Pada tahun 2007 Kraton Yoyakarta memberikan Hak pengelolaan kawasan Pada Pemkab bantul melalui Bupati. Kemudian bupati menunjuk teknis penataanya kepada Sat Pol PP Kabupaten Bantu. (KR. Sabtu, 8 Desember 2012, (R-6)-m)