Berita

Penertiban di Parangkusumo ditunda

Senin Legi, 7 Juni 2010 11:09 WIB 669

Penertiban bangunan liar(yang selama ini digunakan untuk warung) dikawasan Parangkusumo Parangtritis Kretek Bantul yang mestinya dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul (Satpol PP Bantul) Sabtu 13 Maret 2010 terpaksa ditunda. Namun demikian proses hukum tetap berjalan. Penundaan pembongkaran ini karena Satpol PP Bantul menghargai Gubernur DIY Sri Sultan HB X yang telah mengirimkan Surat kepada Bupati Bantul agar pelaksanaan penataan warung di Parangtritis ditunda. Surat dari Gubernur DIY dengan nomor : 593/0744 tertanggal 11 Maret 2010 yang ditujukan kepada Bupati Bantul tersebut meminta agar pelaksanaan penataan warung di Parangtritis itu ditunda, kemudian dipertimbangkan secara seksama dan dicari solusi terbaik dengan masyarakat Parangkusumo. Penundaan itu juga berkaitan dengan adannya Pemilukada Bantul 23 Mei 2010 agar dapat berjalan kondusif. Tetapi menurut Komandan Satpol PP Bantul Drs Kandiawan, NA.MM, proses hukum dalam penataan kawasan Parangtritis Parangkusumo tetap berjalan. Pihak Sat Pol PP jum at 12 Maret 2010 tetap mengirimkan Surat Perintah Pembongkaran ke 3 agar para pemilik bangunan liar di Parangkusumo membongkar bangunannya, batas waktu pembongkaran yakni 12 hari setelah Surat Perintah Pembongkaran ke 3 diserahkan kepada mereka. Kemudian langkah selanjutnya jajaran Satpol PP Bantul akan menunggu perintah atasan berikutnya. Komandan Satpol PP Bantul juga menegaskan, terbitnya Surat dari Gubernur DIY tersebut karena pihak Pemerintah Provinsi DIY belum ada klarifikasi dengan Satpol PP Bantul tentang kondisi sebenarnya yang ada di Parangtritis dan Parangkusumo. Sedangkan Satpol PP Bantul hanya melaksanakan penugasan yang mestinya harus dilaksanakan. Untuk kelanjutan penataan kawasan Parangkusumo ini Komandan Satpol PP Bantul menghimbau kepada warga Parangkusumo yang terkait dengan penataan kawasan ini, jika terdapat ganjalan diharap langsung berdialog dengan Pemkab Bantul atau Satpol PP. “Tidak perlu dengan pihak yang tidak ada kaitannya dengan penataan kawasan yang justru dapat memperkeruh suasana,” pintanya.(Sebagian dikutib dari KR 13 Maret 2010) Naskah ini diterbitkan pada Senin Pahing, 15 Mar 2010 08:14 WIB