Berita

Tindak lanjut Aduan Warga Terkait Pedagang Kaki Lima (PKL)

Selasa Legi, 12 Oktober 2021 09:18 WIB 80

foto

Senin (11/10/2021) Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Bantul melaksanakan kegiatan terkait aduan warga perihal Pedagang kaki lima (PKL) bertempat di .Jl. Parangritis, Wonodoro, Mulyodadi, Bambaglipuro. Kegiatan dipimpin langsung oleh Bapak Antoni Hutagaol  ST. MT (Kepala bidang Ketentraman Ketertiban Umum Satpol PP Bantul ) . Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Bapak Sudiyanto pada 15 September 2021 selaku pemilik lapak/bangunan semi permanen yang dipergunakan untuk berjualan angkringan, bahwa dalam surat pernyataan tersebut Bapak Sudiyanto bersedia membongkar lapak/bangunannya paling lambat tanggal 22 September 2021.Team melakukan peninjauan kelokasi dan didapati bangunan/lapak belum dibongkar sehingga team memberikan Surat Peringatan kepada Bapak Sudiyanto yang diterima oleh penyewa tempat bahwa yang bersangkutan bersedia membongkar lapak/bangunannya 7 hari sejak Surat Peringatan dilayangan, yang bersangkutan juga bersedia membongkar pasang lapak saat diperguanakan untuk berjualan serta bersedia menjaga kebersihan ketentraman dan ketertiban umum disekitar lokasi berjualan. Hal-hal tersebut diatas telah tertuang dalam Surat Peringatan Nomor : 300/ 1974/ X/ 2021 yang ditandatangani oleh penyewa/penjual angkringan atas nama Melinda Sari.

Pada kesempatan waktu yang sama, Tim juga Menindaklanjuti Surat Pernyataan yang telah ditandatangani oleh Saudara Tedy Alamsyah berkaitan dengan lapak/ angkringan milik beliau yang diadukan oleh warga masyarakat karena mengganggu pemandangan pengguna jalan di Jalan Imogiri Barat , maka team melakukan peninjauan lokasi kembali sejauh mana perkembangan yang telah dilakukan oleh yang bersangkutan. Dilokasi ditemukan bahwa pemilik lapak telah memiliki etikat baik untuk membongkar bangunan semi permanen miliknya dan menerapkan system bongkar pasang sehingga tidak mengganggu pandangan pengendara saat melintas karena berada di dekat pertigaan. Namun demikian team tetap memberikan Surat Peringatan dan diberikan waktu tujuh hari sejak Surat Peringatan diberikan untuk menyelesaikan pembogkaran lapak/ bangunan semi permanen. pemilik lapak bersedia segera menyelesaikan pembongkaran lapak/dagangan namun meminta kompesasi waktu karena tidak menemukan tenaga tukang untuk membantu pembongkaran.

Dasar Hukum Kegiatan tersebut Adalah :
1.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung.
2. Peraturan Daerah kabupaten Bantul Nomor 07 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang kaki Lima(PKL)
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum.